About

Single Blog Title

This is a single blog caption
6
Apr

The 4th Annual International Conference on Economic in Developing Countries (AICEDC) 2018

Pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian Indonesia memiliki dua urgensi penting; pertama, penduduk yang berada pada golongan menengah kebawah semakin membutuhkan perlindungan sosial yang komperhensif berkenaan dengan kesejahteraan; kedua, adanya potensi meningkatnya kesenjangan antarkelompok masyarakat berpendapatan rendah, menengah dan atas. Hal tersebut yang melatarbelakangi pentingnya sistem perlindungan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar bagi penduduk yang berada pada golongan menengah kebawah serta menjaga masyarakat kurang mampu dari guncangan sosial ekonomi yang mungkin terjadi. Dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi, perlu adanya perluasan akses terhadap kesempatan lapangan kerja dan sumber-sumber kegiatan ekonomi khususnya di daerah pinggiran dan pedesaan agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya.

Dalam rangka mengatasi kesenjangan sosial baik antar wilayah, antara desa dan kota, pemerintah menerapkan paradigma pembangunan dikenal dengan “Membangun dari Pinggiran” yang berarti bahwa pembangunan dilakukan mulai dari daerahdaerah tertinggal dan kawasan-kawasan pedesaan. Pemerintah meyakini bahwa pembangunan berbasis perdesaan sangat penting dan perlu untuk memperkuat landasan perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Solusi dari dinamika sosial yang terjadi, desa menjadi wilayah yang strategis dalam memulai perubahan.

Dalam konteks tersebut, maka sumber-sumber pertumbuhan ekonomi harus digerakkan ke arah perdesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan karena dipandang memberi peluang untuk peningkatan kesejahteraan. Infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan, harus memiliki kelayakan yang lebih baik dan merata agar peningkatan pembangunan desa dapat terealisasi untuk mencapai desa yang maju dan berkembang.

Sesuai dengan amanat RPJP 2005–2025 dan Visi Misi Presiden, maka sasaran utama (dampak) yang ditetapkan adalah menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7 hingga 8 persen pada 2019. Sasaran untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat adalah:

  1. Meningkatnya investasi padat karya sehingga mampu menyerap dan memperluas kesempatan pekerjaan yang layak bagi masyarakat yang kurang mampu (decent job).
  2. Meningkatnya akses usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan keterampilan, pendampingan, modal usaha, dan pengembangan teknologi.
  3. Terbentuknya kemitraan pemerintah, pemerintah daerah dan swasta/BUMN/BUMD dalam pengembangan kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam rangka peningkatan penghidupan masyarakat.
  4. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang berkualitas.
  5. Meningkatnya jangkauan pelayanan dasar mencakup identitas hukum, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat kurang mampu termasuk penyandang disabilitas dan lansia.
  6. Meningkatnya perlindungan sosial, produktivitas, dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu.

Mengakhiri kemiskinan (end poverty in all its forms everywhere) merupakan poin pertama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Meski ekonomi tumbuh secara signifikan dalam dua dekade terakhir, Indonesia masih menghadapi tantangan terberat, yakni kemiskinan dan ketimpangan. Sejak 1999 angka kemiskinan sudah turun lebih dari setengah menjadi 10,86 persen pada Maret 2016. Pencapaian yang baik, akan tetapi menurut data Badan Pusat Statistik masih ada 28,01 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan, di beberapa provinsi seperti di kawasan Indonesia timur, angka kemiskinannya melampaui rata-rata angka kemiskinan nasional.

Selain berhasil menurunkan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi berdampak pula pada tumbuhnya kelas menengah. Diperkirakan, pada 2020 jumlah kelas menengah mencapai 135 juta orang. Sayangnya, pertumbuhan lebih banyak dinikmati oleh 20 persen masyarakat berpendapatan tinggi daripada 40 persen masyarakat berpendapatan rendah. Tingkat konsumsi masyarakat berpendapatan rendah hanya tumbuh kurang dari 2 persen per tahun (2003-2010), sedangkan 10 persen masyarakat berpendapatan tinggi tingkat konsumsinya tumbuh 6 persen.

Hal ini mendorong kenaikan pada perhitungan koefisien gini dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. BPS mencatat, indeks koefisien gini per Maret 2016 berada pada angka 0,397 setelah setahun sebelumnya berada pada angka 0,408.

Terkait itu, agenda SDGs yang diterapkan oleh pemerintah sebaiknya tidak hanya terpaku pada bagaimana cara menurunkan angka kemiskinan, melainkan juga strategi untuk mengurangi disparitas atau kesenjangan. Tantangan SDGs yang dihadapi akan jauh lebih berat jika dibandingkan dengan MDGs. Pemerintah memiliki tantangan yang lebih berat di sini, tidak hanya secara substansi tentang penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan, melainkan juga dari sisi teknisnya. Secara global, PBB menetapkan adanya 17 tujuan, 169 target, dan 240 indikator di dalam SDGs. Jauh lebih banyak dan kompleks jika dibandingkan dengan 8 tujuan, 18 target, dan 48 indikator MDGs. Terlebih lagi, Indonesia menyusun indikator nasional yang jauh lebih banyak daripada yang telah ditetapkan oleh PBB, yakni 323 calon indikator SDGs.

Salah satu persoalan utama dalam implementasi SDGs adalah ketersediaan data. Sebenarnya, indikator-indikator nasional yang telah disusun, sebetulnya ada banyak data yang tidak dimiliki oleh pemerintah sehingga proses pemantauan dan penilaian (monitoring and evaluation) akan sulit ke depannya. Butuh komitmen politik yang kuat baik dari legislatif maupun eksekutif dalam rangka menyiapkan data-data tersebut. Maka posisi strategis isu kependudukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilihat bahwa kebijakan kependudukan bisa secara langsung menurunkan angka kemiskinan. Kebijakan kependudukan berada pada posisi untuk menciptakan kondisi dimana kebijakan penanggulangan kemiskinan bisa dilakukan lebih baik.

Jika kemiskinan dimaknai sebagai akibat dari over population, maka pengendalian jumlah penduduk menjadi penting guna memudahkan upaya penanggulangan kemiskinan. Selain itu, perubahan struktur penduduk karena upaya pengendalian ikut menciptakan windows of opportunity atau bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif yang tinggi disertai angka beban ketergantungan yang rendah menjadi peluang kemajuan bangsa.

Persoalan kemiskinan juga kerap dimaknai sebagai akibat dari tidak seimbangnya jumlah penduduk dengan sumber daya pembangunan yang tersedia. Jawa sudah terlampau padat, namun penerapan kebijakan tentang transmigrasi seperti di masa lampau pun kurang relevan untuk saat ini. Maka, diperlukan kebijakan pengarahan mobilitas penduduk yang tepat untuk memaksimalkan utilitas sekaligus untuk pengelolaan sumber daya ekonomi.

Selain kuantitas penduduk, lalu mobilitas dan distribusi penduduk, kemiskinan kerap berkaitan pula dengan aspek pembangunan keluarga dan kualitas penduduk. Pada dasarnya kebijakan kependudukan bisa secara efektif mendukung upaya penanggulangan kemiskinan apabila data kependudukan yang akurat, terbaru, dan dengan cakupan wilayah yang menyeluruh itu tersedia.

Leave a Reply